DB KLIK - Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan Worldcoin dan aktivitas scan retina.

Foto-foto antrian orang yang bersedia matanya dipindai oleh perangkat berbentuk bola perak misterius berseliweran di berbagai platform.

Iming-iming sejumlah uang kripto gratis menjadi daya tarik utama di balik fenomena ini yang dilaporkan terjadi di Depok dan Bekasi.

Fenomena scan retina mata ini merupakan bagian dari proyek Worldcoin, yang dijalankan oleh Tools for Humanity (TFH), yang turut didirikan oleh CEO OpenAI, Sam Altman.

Worldcoin menawarkan "WorldID" sebagai identitas digital. Identitas ini digunakan untuk memverifikasi seseorang adalah manusia sungguhan, bukan bot atau AI.

Melansir Kompas.com, warga yang datang secara sukarela hanya perlu menunjukkan KTP, lalu memasukkan nama dan tanggal lahir di aplikasi WorldApp.

Lantas apakah fenomena scan retina Wordcoin berbahaya?

Fenomena scan iris mata yang ditukar dengan koin digital atau mata uang kripto WRLD ini menimbulkan kekhawatiran, terutama soal privasi dan pengelolaan data biometrik.

Hal tersebut dikatakan pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC), Pratama Persadha. Ia mengatakan, hingga saat ini peruntukan data biometrik tersebut masih belum jelas.

"Kalau scam (penipuan) sih enggak ya, kita tahu Sam Altman dan beberapa co-founder-nya itu orang-orang yang tepercaya. Jadi kayaknya enggak mungkin kalau scam," kata Pratama.

"Tapi kalau memanfaatkan data kita untuk hal-hal yang lain, kita enggak tahu nih, data iris itu nanti akan digunakan untuk apa," imbuhnya dalam sesi Obrolan Newsroom yang tayang di kanal YouTube Kompas.

Baca juga : Kenali Bahaya Deepfake yang Kini Jadi Sorotan, Lengkap Cara Mengidentifikasinya

Dilansir dari Bloomberg, saat ini identitas digital WorldID belum diketahui skenario penggunaannya.

Akan tetapi, menurut para pendiri TFH, di masa depan, identitas ini akan berguna ketika bot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) merajalela dan membuat orang sulit membedakan mana manusia asli dan bukan.

Identitas WorldID ini diklaim akan sangat andal untuk memverifikasi keaslian manusia dibanding tools yang ada saat ini.

Pratama mengatakan, TFH harus memperjelas kegunaan data biometrik ini kepada masyarakat.

"Mereka akan menggunakan (untuk) apa data kita, itu belum jelas, itu yang harus diperjelas. Nggak ada "makan siang gratis" di internet. Nggak ada orang kasih duit cuma-cuma tanpa mengharapkan apa pun dari kita," jelas Pratama.

Pratama juga mengatakan, TFH harus terbuka apakah mereka sudah melakukan verifikasi, yakni memastikan apakah alat yang digunakan tepercaya dan berpotensi mencuri data biometrik atau tidak.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan apakah sistem yang dilakukan TFH dalam memindai dan menyimpan data masyarakat sudah tepat atau belum.

"Kita enggak mau data masyarakat dimanfaatkan untuk hal yang tidak benar," kata Pratama.

Ia juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperjelas fenomena yang terjadi, termasuk dampak bagi masyarakat yang telanjur memindai iris mata untuk Worldcoin.

"Untuk Komdigi, ini harus diperjelas apa yang terjadi, bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang terlanjur scan biometric. Kalau sudah terlanjur, bagaimana kompensasinya, dll," imbuhnya.

Data kredensial Worldcoin muncul di pasar gelap China

Masalah keamanan proyek Worldcoin itu menjadi sorotan sejak peluncurannya tahun 2023. Salah satunya kabar bahwa data kredensial Worldcoin dilaporkan diperjualbelikan di pasar gelap di China.

Worldcoin dan WorldApp memang belum dirilis resmi di China. Namun, dilansir dari Coindesk, banyak orang di sana mencari kredensial Worldcoin di pasar gelap.

Beberapa penjual disebut menawarkan KYC (Know-Your Customer), yakni data pribadi yang digunakan melakukan verifikasi layanan WorldID dan WorldApp.

Kredensial tersebut kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang, seperti Kamboja dan Kenya, di mana TFH sudah "memanen" data biometrik dari negara-negara tersebut.

Bermasalah di Spanyol

Worldcoin juga menimbulkan masalah di Spanyol. Otoritas Perlindungan Data (AEPD) Spanyol mendapati aplikasi tersebut punya rekam jejak yang dinilai mengancam privasi pengguna, khususnya di sejumlah negara Eropa.

Menurut AEPD, aktivitas pemindaian iris mata yang dilakukan oleh aplikasi ini dinilai melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.

Pada 19 Desember 2024, AEPD lantas meminta Worldcoin untuk menghapus seluruh data pemindaian iris yang telah mereka kumpulkan sejak proyek tersebut dimulai.

Pengadilan Tinggi Spanyol turut mengesahkan larangan sementara terhadap aktivitas pemindaian iris yang dilakukan oleh perusahaan tersebut pada Maret 2025.

Menurut laporan Reuters, bahkan pengadilan juga menolak banding yang diajukan oleh pemilik Worldcoin atas keputusan sebelumnya.

Dibekukan di Indonesia

Selain di Spanyol, izin Worldcoin juga dibekukan sementara di Indonesia. Menurut Komdigi, langkah ini diambil untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi.

"Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Rabu (7/5/2025).

Kemenkomdigi juga akan memanggil pejabat PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk meminta mereka menyampaikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik di layanan Worldcoin dan WorldID.

Baca juga : Mengenal Fenomena Heat Wave atau Gelombang Panas, Lengkap dengan Bahaya untuk Kesehatan

Menurut hasil penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE), sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara," kata Alexander.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

Menurut Alexander, tidak terdaftarnya layanan digital ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran serius karena menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

"Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius," kata Alexander.

Kemenkomdigi turut mengimbau masyarakat Indonesia agar mewaspadai berbagai layanan digital yang tidak sah dan meminta untuk segera melapor melalui kanal pengaduan publik resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan digital.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya bagi semua warga negara," imbuh Alexander.

DB Klik - Toko Komputer Surabaya yang terpercaya di Indonesia. Menjual berbagai macam kebutuhan elektronik yang lengkap seperti laptop, gadget, gaming, lifestyle, dan aksesoris. Belanja kebutuhan elektronik yang lengkap dan hemat langsung melalui Website DB Klik, Dijamin Berkualitas.